Ujoh Bilang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mahakam Ulu (mahulu) lakukan Rapat Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan tema audiensi Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, program pemberantasan korupsi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah (Pemda), diruang rapat Bappelitbangda pada, Rabu (07-06-2023).

Rakor yang dihadiri oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mahakam Ulu (mahulu) Novita Bulan S.E., M.B.A., didampingi Wakil Ketua I Tiopilus Hanye S.AB., M.Si serta Wakil Ketua II Martin Hat L, S.T., M.Si beserta anggota DPRD tersebut, berlangsung dengan interaktif dua arah, dalam perwujudan tata kelola pemerintah yang baik.

Di awal rapat tersebut, Ketua DPRD Mahakam Ulu, mengatakan pihak DPRD maupun Pemerintah daerah menyambut baik kedatangan KPK dalam forum ini, dan berharap KPK dapat menjadi mitra yang baik bagi pemerintah mahulu, untuk mengawasi seluruh kegiatan Pemerintah Mahulu.

“kami sangat senang dengan kedatangan tim koordinasi super PC KPK ini ,tentunya yang kami sampaikan ini sebagai suara dari masyarakat mahulu dan kami berharap KPK selalu mengawal berbagai kebijakan pelaksanaan pembangunan kabupaten mahulu terkait upaya kesejahteraan dan mendukung tercipta good governance yang akuntabel dan terintegritas”ucap ketua DPRD tersebut.

Dalam rapat koordinasi ini, politisi partai Gerindra ini juga menegaskan bahwa,DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai penganggaran selalu mengikuti undang-undang serta peraturan yang berlaku,sehingga sebisa mungkin dapat meminimalisir penyelewengan-penyelewengan yang bisa terjadi didalam penganggaran tersebut.

“terkait dengan kegiatan DPRD sesuai fungsinya yaitu pembentukan peraturan daerah,penganggaran,dan pengawasan, kami akan berusaha seoptimal mungkin dalam mentaati peraturan perundang-undangan dalam penyusunan anggaran terkait susunan perencanaan anggaran kami mentaati pemendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah” tegas wanita kelahiran Long Apari ini.

Dalam dialog yang terjadi, antara DPRD Mahulu dengan KPK, Wahyudi selaku kepala satuan tugas direktorat wilayah 4 bidang koordinasi dan super PC mengatakan, pihak KPK dan substansi yang ada tengah membuat suatu fokus baru yang bersangkutan langsung dengan tata cara pemerintahan dimana pemerintah daerah dapat memperkecil resiko terjadinya korupsi, dengan catatan pemerintah daerah harus benar-benar menjalankan fokus ini dengan baik.

Wahyudi juga menambahkan bahwa KPK sangat membutuhkan dukungan dan kerjasama dari pemerintah mahulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan tercapainya tata laksana pemerintahan yang baik dan bersih.

“KPK beserta supstansi yang lainnya membuat satu fokus terkait tata kelola pemerintah yang mencangkup delapan area kalau delapan area ini bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah maka resiko korupsi itu kecil bisa terjadi, dan kami mau dalam forum ini kami mendapat hubungan dan dukungan yang baik dari DPRD demi mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme” ungkap Wahyudi

Setelah mendengarkan dan melihat pemaparan tugas dan fungsi dari KPK, wakil ketua I Tiopilus Hanye S.AB., M.Si., memberikan saran dan masukan yang positif untuk membenahi atau menekan terjadinya korupsi, dimana wakil rakyat kelahiran long lunuk itu menyarankan agar seluruh aktifitas pemilu dibiayai oleh negara dengan cara ini dapat menahan terjadinya money politik yang menjadi salah satu unsur terjadinya korupsi.

” korupsi bisa terjadi karena faktor eksternal seperti mekanisme pemilu kita kalau bisa cost politik disetiap pemilihan pencalegkan dan pemilihan kepala daerah di biayai oleh negara sehingga money politik dapat ditekan karena hal ini yang bisa memicu terjadinya korupsi dinegara kita”ungkap Hanye

Turut Hadir dalam rapat kordinasi Ketua Komisi I DPRD mahulu Kelawing Bayau, S.Pd., M.A.P., Ketua Komisi II DPRD Mahulu Bo Himang, S.E., M.Si., Wakil Ketua Komisi II DPRD Mahulu Luaq, S.K.M., Sekretaris Komisi III DPRD Mahulu Devung Paran, A.Md., Kep., Anggota Komisi I DPRD Mahulu Kerawing Lawing, A.M.K., Anggota Komisi II DPRD Mahulu Uling, S.pd., Anggota Komisi II DPRD Mahulu Weny, S.E., Anggota Komisi III DPRD Mahulu Petrus Higang, A.Md.,Kep., Sekretaris Daerah Mahakam Ulu Dr. Stephanus Madang, S.sos., M.M., Asisten I Bidang Pemerintahan Drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm.,Kes.,Wahyudi Kepala Satuan Tugas Direktorat Wilayah 4 Bidang Kordinasi dan Super PC., Rusfian Kordinator Korsupgah Wilayah Kalimantan timur., berserta Pimpinan OPD Kabupaten Mahakam Ulu dan jajarannya. (DD/PB)