Jakarta – Upaya Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mahakam Ulu (Mahulu) memperjuangkan percepatan pembangunan akses jalan kembali ditegaskan dalam pertemuan dengan Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR. Pada Jumat (05/12/25).

Dalam kunjungan kali ini, DPRD Mahulu benar-benar menyuarakan kondisi di beberapa titik ruas jalan dari Long Bagun menuju ke dua kecamatan di Hulu, yaitu Long Pahangai dan Long Apari. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Mahulu Desiderius Dalung Lasah kepada jajaran Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR, bahwa kondisi ruas Long Bagun hingga Long Pahangai masih jauh dari standar layak.

“di kecamatan long bagun hingga long pahangai terdapat ruas jalan sepanjang 91,67 kilometer, yang terbagi menjadi dua kewenangan, yaitu provinsi dan apbn. Di wilayah tersebut pernah masuk sebagai proyek strategis nasional, dan kurang lebih 20 kilometer sudah diaspal. Namun setelah itu, tidak ada lagi kegiatan lanjutan hingga hari ini.” Ucap Desi

Kemudian Legislator Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa, rencana pembangunan yang tercantum pada program Pemerintah Pusat tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“berdasarkan rencana bbpjn tahun 2026, yang tertera bukan pembangunan, tetapi hanya pemeliharaan. Padahal di lapangan, kondisi jalan semakin mendesak untuk dilakukan pembangunan, bukan sekadar perawatan tahunan” Lanjutnya

Ia menyebut wilayah Long Pahangai dan Long Apari menjadi prioritas karena faktor kebutuhan dasar masyarakat. Ditambah lagi jika musim kemarau melanda, kondisi kampung-kampung yang berada di wilayah perbatasan sangat susah akan kebutuhan dan sangat terdampak.

“karena itu, perhatian kami tertuju pada wilayah long pahangai dan long apari. Bukan hanya karena kondisi jalan utamanya belum memadai, tetapi juga karena akses pelayanan, logistik, dan mobilitas masyarakat sangat bergantung pada infrastruktur jalan tersebut” Beber Desi

“inilah alasan kami terus menyuarakan aspirasi ini dan berupaya berkoordinasi dengan pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat. Kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah pusat untuk mengatasi masalah aksesibilitas ini” Lanjut Wakil Ketua II

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Mahulu Hendrikus Keling, S.E menegaskan bahwa persoalan ini merupakan tindak lanjut serius dari kunjungan sebelumnya bersama Balai besar pelaksanaan jalan Nasional (Bbpjn).

“kami kesini merupakan tindak lanjut pertemuan kami di bbpjn. Saya minta secara khusus jalan gunung betuan sisi kanan dan kiri itu diperhatikan. Ini catatan penting untuk balai di 2026. Kenapa jalan ini menjadi prioritas karena sisi kanan dan kiri sangat tinggi. Jadi sangat mengganggu mobilitas masyarakat.” ucap Keling

Selain itu, Ketua Komisi III tersebut juga menekankan pentingnya percepatan akses jalan menuju pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berada perbatasan.

“kami mengupayakan bagaimana warga long pahangai ini terhubung ke kampung long lunuk ini secara langsung, karena akses kesehatan ada di sana sehingga memudahkan masyarakat”lanjutnya

Menanggapi Komisi III DPRD Mahulu, Kepala Sub Bidang Teknis Pembangunan Jalan Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR Saoki Kamal, menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat tetap berupaya melanjutkan program pembangunan meski terbatas anggaran. Pihaknya menambahkan bahwa beberapa paket pekerjaan prioritas sudah memasuki proses kontrak.

“untuk kaltim, program prioritas dari tering ke long bagun, ada tiga paket, alhamdulillah sudah berkontrak. Memang ada permasalahan non teknis seperti lelang, tapi informasinya sudah berkontrak” jelas Kamal

Namun, pihak Direktorat Bina Marga  menegaskan bahwa program tidak berhenti, dan akan terus dilaksanakan, sehingga jalan-jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat di Mahulu benar-benar bisa lebih baik.

Terkait rencana pembangunan jalan, Saoki Kamal menjelaskan bahwa tantangan terbesar berada pada faktor teknis dan mobilisasi logistik.

“kami tidak bisa kasih proyek besar-besar di sana karena sumber dayanya, dan cara mobilisasi sangat berpengaruh. Jadi kami bagi 3, mudah-mudahan bisa menyelesaikan di tahun 2028 sudah bisa diaspal semua” lanjutnya

Untuk progres jalan dari Long Bagun -Long Pahangai, saat ini pemerintah pusat telah membuka skema pendanaan alternatif, yaitu melalui dana pinjaman (loan).

Ia menegaskan bahwa program pembangunan Long Pahangai tetap masuk dalam rencana sistem nasional.

“kita sudah masuk ke tahapan loan atau pinjaman yang nilainya di angka 4 triliun dan prosesnya sudah masuk ke sistem yang disebut lubuk, dan masuk pembahasan bersama bappenas” beber Kamal

“tapi intinya sampai ke long pahangai kita sudah punya program, mudah-mudahan ini bisa kita percepat segala sesuatunya, karena ini sudah masuk ke sistem” tambahnya

Pertemuan ini diharapkan menjadi titik dorongan bagi percepatan pembangunan infrastruktur darat di Mahulu, terutama wilayah perbatasan yang hingga kini masih bergantung pada transportasi sungai dan akses terbatas. DPRD menyatakan akan terus mengawal dan memastikan pemerintah pusat benar-benar menindaklanjuti program tersebut.

Hadir Wakil Ketua Komisi III Petrus Higang, A.Md.Kep., Sekretaris Komisi III Martina Wau, S.Pd., Anggota Komisi III Weny, S.E., Anggota Komisi III Agustinus Tului, S.H., M.H., Anggota Komisi III Subhan Nor. (DD/PB).