JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mahakam Ulu (Mahulu) Devung Paran, A.Md.Keb., S.H tegaskan keseriusan dalam membangun wisata di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Bersama Komisi II, Ketua DPRD suarakan harapan besar agar Mahulu mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat. 

“Inilah bentuk keseriusan kami dalam membangun wisata di Mahulu. Kami berusaha agar PAD bertambah melalui sektor pariwisata,” tegas Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran.

Hal ini disampaikan dalam Audiensi bersama Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Pada Rabu (25/06/2025). Audiensi berlangsung di ruang Rapat Gedung Sapta Pesona, Lantai 14.

Selain itu, Devung Paran menekankan bahwa sebagai Daerah perbatasan, Mahulu menghadapi keterbatasan anggaran yang menyulitkan pengembangan pariwisata secara mandiri. Oleh karena itu, dukungan pusat sangat dibutuhkan.

“Karena kami dari perbatasan, kami datang memohon perhatian dan support dari pemerintah pusat. APBD kami sangat terbatas untuk membangun sektor ini, kami mohon agar hal ini benar-benar ditindaklanjuti”lanjutnya.

Menambahkan hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Mahulu, Gohen Merang Sapulete, M.AP, turut menyuarakan pentingnya kepastian dukungan dari pusat, khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) pariwisata. Ia mempertanyakan sejauh mana peluang Mahulu mendapatkan DAK, dan mekanisme yang harus ditempuh.

“Apakah Mahulu bisa masuk dalam skema DAK pariwisata, dan langkah seperti apa yang harus kami tempuh agar dana tersebut bisa kami perjuangkan secara konkret” tanya Gohen.

Kemudian Gohen Sapaan Akrabnya menegaskan bahwa DPRD Mahulu bersama Pemerintah Daerah siap untuk mendorong dan mengawal upaya tersebut hingga ke tingkat pusat.

“kami akan terus berusaha untuk mengembangkan pariwisata, kami bersama pemerintah daerah akan berusaha semaksimal mungkin,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Asisten Deputi Pengembangan SDM Kepariwisataan, Flora Sintanauli, menyampaikan bahwa pembangunan pariwisata tidak bisa dilakukan secara sektoral.

Ia menekankan perlunya keterlibatan lintas sektor dan dasar regulasi yang kuat agar pengembangan destinasi bisa masuk dalam skema nasional.

“Wisata tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada campur tangan dari berbagai pihak. Kalau hanya Dinas Pariwisata yang bergerak, tidak akan jadi,” kata Flora tegas.

“apabila sudah tetapkan kawasan strategis, diharapkan segera membuat regulasi bersama pemerintah daerah” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Keuangan Deputi Pariwisata Tigar, menyarankan agar Pemerintah Daerah dan DPRD Mahulu segera mengejar DAK ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mengingat tahapan masih memasuki pengusulan anggaran nasional, dan Kemenpar pasti mendukung penuh upaya-upaya DPRD bersama Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi pariwisata.

“kalau perlu, ajak mereka ke Kalimantan, agar mereka paham bahwa ini bukan hanya gerakan dari sektor pariwisata tetapi semua pihak terkait,” imbaunya.

Turut hadir Wakil Ketua Komisi II Anastasia Hiyang, S.I.P., M.Si., Anggota Komisi II Idam Tanyit, Anggota Komisi II Videlis Tekwan Kuay, A.Md., Anggota Komisi II Kerawing Lawing, AMK., Kepala Disparpora Mahulu Yason Liah dan jajarannya. (DD/PB).