UJOH BILANG – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu  (Mahulu) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), serta Bidang Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Mahulu. RDP yang berlangsung di ruang Cafetaria Sekretariat DPRD, pada Selasa (02/09/25), membahas kejelasan pemetaan dan penetapan wilayah pertanian/sawah di mahulu.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Mahulu, Hendrikus Keling, S.E, menekankan pentingnya kejelasan titik-titik lokasi persawahan agar bantuan dan program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran.

“kami mendorong adanya pemetaan wilayah persawahan yang jelas dan terukur, supaya ketika ada bantuan dari dinas terkait, baik berupa sarana maupun prasarana pertanian, bisa terealisasi sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan,” tegas Hendrikus Keling.

Kemudian, Wakil Ketua II DPRD Desiderius Dalung Lasah, juga menambahkan pentingnya pemetaan dan penetapan wilayah pertanian sebagai dasar perencanaan pembangunan berkelanjutan, guna memastikan program dan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran serta bermanfaat bagi masyarakat petani.

“RDP ini penting untuk memastikan pemetaan wilayah pertanian di mahulu jelas, sehingga program dan bantuan pemerintah dapat tepat sasaran serta bermanfaat bagi kesejahteraan petani dan penguatan sektor pertanian” katanya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas PUPR mahulu bagian Tata Ruang Aloysius Irang Jiu, menjelaskan bahwa pihaknya berperan dalam mendukung penyediaan infrastruktur pendukung pertanian, seperti irigasi dan akses jalan usaha tani, sehingga membutuhkan data pemetaan lahan yang akurat.

“kami siap mendukung pertanian melalui penyediaan infrastruktur seperti irigasi dan jalan usaha tani, namun hal itu memerlukan data pemetaan lahan yang akurat” pungkasnya”

Sementara itu, Plt. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Mahulu Drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm., Kes., menyampaikan bahwa instansinya telah melakukan sejumlah pendataan dan identifikasi lahan, namun masih perlu sinkronisasi bersama lintas sektor agar penetapan lahan pertanian berkelanjutan dapat dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.

“kami siap bersinergi dengan PUPR dan perangkat daerah lainnya, namun yang paling utama adalah adanya peta wilayah yang jelas agar program peningkatan produksi pangan di mahulu dapat diwujudkan,” ungkap perwakilan DKPP mahulu.

RDP ditutup dengan kesepakatan bahwa DPRD bersama perangkat daerah terkait akan menindaklanjuti pemetaan wilayah pertanian secara lebih teknis, agar dalam waktu dekat mahulu memiliki peta lahan sawah yang terintegrasi sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Hadir Wakil Ketua II DPRD mahulu Desiderius Dalung Lasah., Wakil Ketua Komisi III Petrus Higang, A.Md., Kep, Anggota Komisi III Subhan Nor, Anggota Komisi III Agustinus Tului, S.H., M.H, Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Setkab Mahulu Lung, S.H., beserta jajaran staf DKPP. (ROSE/PB).