Balikpapan – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan Nasional di wilayah perbatasan. Langkah ini diwujudkan melalui kunjunga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim) di Balikpapan, Jumat (7/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III yang dipimpin Ketua Hendrikus Keling, S.E., menyoroti sejumlah ruas jalan yang menjadi urat nadi transportasi masyarakat Mahulu, khususnya ruas Jalan Betuan kiri–kanan sepanjang 13 kilometer yang kondisinya dinilai memprihatinkan.

“ruas jalan betuan kiri–kanan sepanjang 13 kilometer kami pertanyakan statusnya, karena sempat terjadi simpang siur apakah di bawah provinsi atau balai. Setelah dikonfirmasi, ternyata positif di bawah tanggung jawab balai,” jelas Hendrikus Keling.

Politisi asal Mamahak Besar itu menilai, ruas Betuan harus menjadi prioritas utama BBPJN. Medan jalan yang terjal dan rawan, menurutnya, sering menyulitkan kendaraan pengangkut bahan pokok maupun masyarakat yang melintas.

“kami meminta supaya ruas betuan itu diprioritaskan, karena dari seluruh jalan yang ada, itu yang paling terjal. Unit pembawa bahan sembako atau kendaraan darurat sering tidak bisa menanjak karena sisi kiri dan kanan terlalu tajam,” ujarnya.

Kemudian Keling menambahkan, hasil pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bahwa ruas Betuan akan menjadi catatan khusus BBPJN untuk dijadikan prioritas pada program tahun berikutnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Mahulu, Martina Wau, S.Pd, mengatakan bahwa kunjungan ke BBPJN dilakukan untuk memastikan perhatian Pemerintah Pusat, terhadap percepatan pembangunan jalan dan jembatan di Mahulu.

Menurutnya, proyek jalan nasional yang bersumber dari APBN berjalan lebih lambat dibandingkan proyek yang dibiayai melalui APBD Provinsi Kaltim maupun APBD Mahulu.

“dari APBD provinsi dan APBD mahulu sudah jalan, tinggal proyek dari balai saja yang belum maksimal, maka itu kami minta percepatannya,” tegas Martina.

Selain itu, Martina sapaan akrabnya, meminta agar BBPJN segera melakukan pemeliharaan ruas jalan Ujoh Bilang–Tiong Ohang, karena sejumlah titik sudah mengalami kerusakan berat dan menghambat mobilitas warga.

“kami berharap agar ruas jalan dari long pahangai sampai ke tiong ohang segera dilakukan pemeliharaan, agar ruas jalan tersebut bisa digunakan oleh masyarakat kecamatan long apari khususnya. Karena saat ini ruas jalan tersebut terputus dibeberapa titik,sehingga tidak bisa dilalui masyarakat” tambahnya

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III Agustinus Tului, S.H., M.H juga mendorong agar BBPJN membuka kemungkinan skema pembiayaan lain agar pembangunan di wilayah pedalaman dan perbatasan bisa lebih cepat terealisasi.

“kami juga berupaya, siapa tahu ada skema pembiayaan lain sehingga pekerjaan jalan long bagun–long pahangai–long apari bisa segera diperhatikan,” ungkap Tului

Legislator Partai PDIP juga menyoroti adanya ketimpangan dalam penanganan ruas jalan di sisi kiri, yang dinilai belum mendapatkan perhatian optimal, padahal jalur ini yang sering dipakai masyarkat umum. Karena yang proyeksikan itu justru jalan sebelah kanan mudik, yaitu kilo Kosong sumalindo sampai kilo 122 dan Long Pahangai sampai Kilo 122.

“yang kita pertanyakan itu kenapa yang sebelah kiri mudik ini tidak diperhatikan, padahal ini akses umum yang selalu dipakai. Justru yang sebelah kanan yang diperhatikan,” imbuhnya.

Pihak BBPJN Kaltim menyambut baik langkah koordinatif DPRD Mahulu dan menjelaskan bahwa salah satu kendala utama dalam percepatan pembangunan jalan nasional di wilayah tersebut adalah banyaknya trase yang melintasi kawasan hutan lindung dan jalan perusahaan, sehingga memerlukan penyelesaian status lahan terlebih dahulu.

Hadir Wakil Ketua II DPRD mahulu Desiderius Dalung Lasah., Wakil Ketua Komisi III Petrus Higang, A.Md.Kep., Anggota Komisi III Weny, S.E., Anggota Komisi III Subhan Nor., Dan pihak BBPJN. (DD/PB).