UJOH BILANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mahakam Ulu (Mahulu) melalui Komisi II, melakukan rapat Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), di ruang Cafetaria Kantor DPRD, pada Selasa (07/10/25).

Rapat yang dibuka oleh Ketua DPRD Mahulu Devung Paran, A.Md., Keb, menjelaskan bahwa rapat ini dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan dan mensinergikan program-program yang akan dilaksanakan oleh DKPP, dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Terlebih hingga saat ini, Kabupaten Mahulu masih bergantung pasokan bahan makanan dengan kabupaten tetangga.

“saat ini kita masih bergantung bahan baku dari kutai barat, untuk itu kami ingin melihat bagaimana dkpp dapat menghilangkan ketergantungan tersebut” ujar Ketua DPRD.

Hal tersebut juga menjadi sorotan utama oleh Ketua Komisi II DPRD Mahulu, Gohen Merang Sapulete menambahkan bahwa, rapat ini didasari oleh rapat koordinasi tingkat provinsi beberapa waktu lalu, yang menekankan bahwa Kabupaten Mahulu belum mandiri secara pangan dan belum memiliki gudang pangan.

“saya menghadiri rapat koordinasi tingkat provinsi beberapa waktu lalu, dan kabupaten mahulu masih belum dapat dikatakan mandiri secara pangan” ujar Gohen Merang Sapulete.

lebih lanjut, ketua Komisi II juga menambahkan bahwa dalam waktu tiga bulan ini, kami meminta untuk dapat segera membangun gudang pangan, karena hal ini juga berkaitan dengan instruksi dari wakil Gubernur. Walaupun terdengar mustahil, tetapi setidaknya kita dapat mengusahakannya terlebih dahulu.

“gudang pangan ini memang terdengar mustahil, tetapi alangkah baiknya ini dapat segera dilakukan untuk dapat menyiapkan cadangan pangan” ucap Ketua Komisi II.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II Anastasia Hiyang, S.IP., M.Si menambahkan bahwa pihak provinsi juga masih kekurangan data ketahanan pangan dari DKPP Mahulu, yang mengakibatkan penilaian yang tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada di lapangan.

“kekurangan kita hanya masalah data kurangnya responsif dkpp ketika adanya permintaan data oleh pihak provinsi kaltim” ujari Wakil Ketua Komisi II.

Menanggapi Ketua Komisi II perihal persiapan gudang pangan, pihak DKPP melalui Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Pangan dan Hortikultura, Bapak Semion menjelaskan bahwa, DKPP Mahulu telah melayangkan surat kepada Badan Urusan Logisitik (Bulog), agar mahulu dapat mengadakan pembangunan gudang pangan.

“kami sudah berkoordinasi dan menyurati bulog besar untuk mengadakan pembangunan gudang pangan di mahulu” ucap Semion.

Kemudian Kabid Ketahanan Pangan dan Hortikultura, juga menanggapi nilai yang tidak sesuai tersebut, karena untuk mendistribusikan bahan pangan dan hortikultura harus sudah memiliki dasar hukum, dan DKPP Mahulu sudah membentuk dasar hukum yang saat ini sudah masuk di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

“kami sudah membuat dasar hukum, dan saat ini sudah masuk pada bagian hukum sekretariat daerah” tambah Semion.

DPRD berharap bahwa dengan adanya rapat ini, dapat menjadi bahan evaluasi bagi DKPP dalam melaksanakan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terlebih dalam meningkatkan kesejahteraan petani. (PB)