MAHULU-NOMORSATKALTIM- Persoalan pembangunan di sektor infrastruktur dasar di wilayah perbatasan Mahulu masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.

Seperti infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, air minum bersih dan sektor lainnya.

Bahkan hal tersebut kembali dikeluhkan masyarakat setempat saat Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran melaksanakan kegiatan reses masa sidang III di wilayah Kecamatan Long Pahangai beberapa waktu lalu.

Devung Paran menyebutkan, aspirasi yang paling dominan disampaikan yakni pentingnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur jalan darat menuju wilayah perbatasan.

Aspirasi tersebut mempertimbangkan kondisi aksesibilitas yang sangat sulit dijangkau selama ini, bahkan hanya bisa ditempuh melalui jalur Sungai Mahakam dengan tingkat risiko yang sangat tinggi.

“Kemarin itu saya reses di wilayah Kecamatan Long Pahangai. Dari kegiatan itu rata-rata mereka (masyarakat, red) sangat mengharapkan pembangunan infrastruktur jalan darat yang memadai. Jadi itu yang paling prioritas mengingat letak geografis kita di Mahulu ini yang sangat sulit dijangkau,” ungkap Devung Paran saat dikonfirmasi, Senin (17/11/2025).

Menurut Politikus Partai Gerindra itu, akses infrastruktur jalan yang memadai tentunya bisa memperlancar aktivitas masyarakat, termasuk pertumbuhan ekonomi daerah.

Selama ini, masyarakat di wilayah perbatasan selalu dihadapkan dengan persoalan akses jalan yang sulit. Kondisi tersebut juga menyebabkan tingginya harga bahan kebutuhan pokok, bahkan hingga menimbulkan kelangkaan.

“Jadi yang paling dibutuhkan masyarakat di sana adalah jalan. Itu yang paling prioritas, karena kalau jalannya bagus, pastinya aktivitas perekonomian juga lancar, seperti distribusi bahan kebutuhan pokok,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Devung, masyarakat setempat juga mengharapkan pentingnya perhatian di sektor pendidikan, terutama transparansi program beasiswa yang dicanangkan pemerintah daerah.

Menurut Devung Paran, Meskipun kuota penerima beasiswa setiap tahun secara keseluruhan terpenuhi. Namun sasaran penerimanya belum merata di seluruh kecamatan, terlebih di wilayah perbatasan yang masih sulit jaringan internet.

“Kalau dari sektor pendidikan mereka meminta supaya ada transparansi soal program beasiswa. Karena kadang mereka baru mendapatkan informasi H-2 bahkan H-1 sebelum penutupan, padahal ada dokumen yang harus dipersiapkan. Karena jaringan di perbatasan kan sangat sulit,” tuturnya.

Lebih lanjut, sektor kesehatan juga tak luput dari sorotan. Masyarakat perbatasan mengharapkan perluanya perhatian pemerintah terhadap fasilitas kesehatan, termasuk ketersediaan tenaga medis.

Selama ini, masyarakat perbatasan selalu dihadapkan dengan sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, terlebih saat kondisi darurat.

Legislator dari Dapil III ini berharap beberapa persoalan krusial itu dapat menjadi perhatian serius pemerintah kedepan.

“Dari sektor kesehatan, masyarakat sangat mengharap supaya tenaga kesehatan di sana bisa di tingkatkan, terutama tenaga medis seperti dokter untuk di setiap puskesmas,” tegasnya.