UJOH BILANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Mendengarkan Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, pada rabu (09/07/25) di Ruang Rapat Paripurna Lantai 2 Kantor DPRD.

Sidang Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mahulu Devung Paran, A.Md.Keb., S.H didampingi oleh Wakil Ketua I Nor Lili Bulan., Wakil Ketua II Desiderius Dalung Lasah., serta dihadiri oleh Wakil Bupati Mahulu Drs. Yohanes Avun, M.Si., Asisten III Kristina Tening, S.H., M.Si, Anggota DPRD Mahulu Hadir Idam Tanyit, S.E., CTT., Gohen Merang Sapulete, M.AP ., Kerawing Lawing, AMK., Petrus Higang, A.Md.Kep., Agustinus Tului, S.H., M.H., Flesia Win, S.E., jajaran Forkopimda, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Saat membuka sidang, Ketua DPRD mengatakan bahwa sidang paripurna ini merupakan ketentuan dari Undang-Undang, bahwa Kepala Daerah menyampaikan kepada DPRD mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dan pada rapat paripurna ini, sudah memasuki tahapan jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi.

“pada sidang paripurna hari ini, kita akan mendengarkan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Mahulu Tahun Anggaran 2024” ujar Ketua DPRD.

Dengan memasuki tahapan tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Mahulu Drs. Yohanes Avun, M.Si., menanggapi pandangan umum Fraksi PAN dengan menjelaskan bahwa, kebijakan belanja daerah pada tahun 2025 masih terus diperuntukkan kepada sektor peningkatan infrastruktur daerah dan pemenuhan kebutuhan pelyanan kepada masyarakat.

“kebijakan belanja daerah tahun 2025, masih diarahkan untuk peningkatan infrastruktur dan pelayanan masyarakat” ucap Wabup.

Lebih lanjut Wabup menanggapi pandangan umum Fraksi Golkar dengan menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dicapai memang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

“alokasi pendapatan daerah, seutuh-utuhnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat” ungkap Drs. Yohanes Avun, M.Si.,

Kemudian, dalam menanggapi pandangan umum fraksi Demokrat Kebangkitan Perjuangan (DKP) Wabup menyampaikan bahwa Pemerintah telah menanggapi isu-isu strategis dengan belanja subsidi dan hibah untuk kesejahteraan masyarakat, dan belanja modal untuk peningkatan infrastruktur di Mahulu, hingga belanja tidak terduga dalam menghadapi bencana maupun keadaan darurat lainnya.

“pemerintah telah menanggapi isu-isu strategis dari komponen-komponen belanja untuk kesejahteraan masyarakat” ujar Wakil Bupati.

Pada akhir penyampaian Nota Pengantar, Wabup menanggapi pandangan umum fraksi Gerindra dengan menyampaikan bahwa, Pemerintah telah melakukan program prioritas yang menyentuh seluruh masyarakat pada sektor, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian/peternakan, UMKM, dan sektor-sektor lain guna mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“pemerintah telah menjalankan participatory program dan budgeting untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat” jelas Wabup.

Tidak lupa Wabup juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Fraksi DPRD yang telah sama-sama bersinergi untuk pembangunan Mahakam Ulu yang lebih baik.

“terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi DPRD karena telah bersinergi dengan pemerintah untuk pembangunan mahulu yang lebih baik kedepannya” tutupnya. (ROS/PB).