Balikpapan – Mendengar keluh kesah masyarakat mengenai permasalahan transportasi sungai, DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) sambangi Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara di Balikpapan. Senin (6/2/2023).

Wakil Ketua I DPRD Mahulu, Tiopilus Hanye, S.Ab., M.Si selaku pimpinan rombongan memulai dialog dua arah dengan BPTD. Dalam dialog yang berlangsung hangat tersebut, membahas tentang beberapa usulan terkait pengelolaan jadwal keberangkatan kapal di Kabupaten Mahakam Ulu.

Dalam usulannya Wakil Ketua I DPRD Mahulu, Tiopilus Hanye, S.Ab., M.Si mengemukakan beberapa hal yang menjadi kendala di Mahulu. Utamanya yang berkaitan dengan jadwal dan standar transportasi air yang ada di mahulu.

“Beberapa hal yang menjadi konsen kita di Dewan adalah, jumlah armada kapal yang melayani rute Samarinda ke Mahulu. Saat ini hanya beroperasi 1 armada dalam 1 hari. Sementara terkadang overload kapasitas sehingga sangat membahayakan keselamatan para penumpang”. ujar Wakil Ketua I.

Lebih lanjut, politikus asal Long Lunuk mengatakan bahwa, sesungguhnya diperlukan regulasi yang ketat untuk menjaga keselamatan penumpang yang melalui jalur transportasi sungai.

“Kemudian, kita juga perlu berkoordinasi dengan BPTD terkait belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi para pengusaha speedboat di Mahulu, karena tak bisa di pungkiri, hampir setiap tahun bahkan bulan, selalu terjadi kecelakaan di sungai Mahakam yang bahkan memakan korban jiwa,” ungkap Anggota Parlemen dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Sementara pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi II Uling, S.Pd menambahkan, jika selama ini, Pemerintah bersama Dewan di Mahulu sulit untuk menemukan formula yang tepat untuk mengatasi tingginya biaya penyeberangan yang di terapkan oleh sejumlah pemilik feri penyeberangan di daerah.

“Sering kita melakukan dialog dengan para pengusaha feri yang ada di Mahulu, karena masyarakat kita disana yang sering menggunakan sarana ini, selalu mengeluh dengan nominal yang berubah ubah oleh setiap pemilik usaha,” ujar Anggota Komisi II itu

Turut hadir pada rapat tersebut, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat DR. Muiz Thohir, S.T., M.T, Kepala Subbagian Tata Usaha, BPTD Dailamianus, S.Sos., MAP, dan Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Nixon Mone, S.SiT. (GG/PB)