Bogor – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu ( Mahulu) Novita Bulan, S.E., M.B.A menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang berlangsung di Sentul International Convention Centre (SICC) Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).

Rakornas dengan tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi” dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo yang juga dihadiri oleh beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Bupati/Walikota serta Forkopimda se-Indonesia.

Ditemui seusai kegiatan, Novita Bulan selaku Ketua DPRD Mahulu menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Rakornas 2023 ini, mengingat Rakornas kali ini merupakan yang pertama selepas Pandemi.

“Rakornas Hari ini sangat luar biasa karena merupakan Rakornas pertama yang diselenggarakan setelah pandemi Covid 19 yang lalu, Peserta dan Narasumber juga sangat antusias dan serius mengikuti Rakornas kali ini” Ucap Novita Bulan.

Lebih lanjut, Novita Bulan menaruh perhatian lebih secara khusus terhadap apa yang telah disampaikan presiden dalam rakornas yaitu terkait masalah inflasi. Hal ini berkaitan dengan kondisi Mahulu yang sedang menghadapi musim kemarau sehingga tidak dapat dilalui oleh Kapal Motor yang mengangkut Sembako dan lainnya. Hal ini menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras dimahulu.

“terkait masalah inflasi yang disampaikan oleh Bapak Presiden, tentu hal ini sangat berkaitan dengan kondisi di Mahakam Uu, yang kita ketahui bersama Musim Kemarau saat ini membuat harga beras sangat tinggi dan bahkan sangat langka di 2 kecamatan yaitu kecamatan long apari dan long pahangai yg mencapai 700-800 ribu per sak” Terang Novita Bulan

Ketua DPRD Mahulu Periode 2019-2024 ini menambahkan bahwa, dirinya berharap Pemerintah Kabupaten Mahulu segera mengambil sikap untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Mahulu saat ini.

“mengingat kondisi ini, pemerintah Kabupaten Mahulu harus segera mengambil sikap, seperti menjalankan program subsidi Ongkos Angkut Barang atau kebijakan lainnya yang bisa segera dilaksanakan untuk meringankan kebutuhan masyarakat khususnya di dua kecamatan tersebut saat ini” Harap Legislator asal Long Apari tersebut. (AJA/PB)