UJOH BILANG – Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Novita Bulan, S.E., M.B.A menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Mahulu tahun 2021-2026 yang berlangsung di Balai Adat Kampung Ujoh Bilang, Rabu (12/09/2023).

 

Untuk diketahui, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

 

Secara garis besarnya, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun. Kehadiran DPRD Mahulu dalam Musrenbang Perubahan RPJMD diharapkan  dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review dan evaluasi atas hasil-hasil  dari proses alur startegis maupun proses alur partisipatif.

Perubahan RPJMD

 

Pelaksanaan Musrenbang Perubahan RPJMD merupakan amanat Pasal 64 Permendagri 86 Tahun 2017 yang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan sasaran, arah kebijakan program Pembangunan daerah yang telah di rumuskan dalam rancangan awal Perubahan RPJMD Mahakam Ulu 2021-2026.

 

Sejalan hal tersebut, musrenbang Perubahan RPJMD merupakan sarana bagi berbagai pihak dalam menentukan prioritas kebijakan pembangunan daerah serta berfungsi sebagai bentuk komunikasi para pemangku kepentingan dalam mencapai mufakat bersama mengenai kegiatan pembangunan yang akan datang.

 

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus disusun sedemikian rupa berdasarkan permasalahan, serta isu-isu strategis yang berkembang dan pertimbangan politis dengan mengedepankan kepentingan masyarakat luas, dan permasalahan-permasalahan yang memiliki urgensi tinggi.

 

Permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah serta isu-isu strategis yang berkembang merupakan salah satu dari sekian banyak pertimbangan dilakukannya perubahan RPJMD. Harapannya jelas, agar perencanaan pembangunan jangka menengah kembali relevan serta mampu jawab tantangan dari permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah.

 

Saran dan Dukungan DPRD

 

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan, S.E., M.B.A menyampaikan harapannya agar pada Musrenbang ini dapat berjalan dengan baik, akomodatif, transparan, partisipatif atas segala permasalahan dan memperhatikan partisipasi masyarakat Mahakam Ulu.

 

Wanita asal perbatasan ini juga berharap ada perbaikan nyata dan kesadaran semua pihak sebagai penyelenggara pemerintahan daerah untuk bersama-sama memperbaiki dan membenahi Mahulu menuju kearah yang positif dalam artian kearah lebih baik lagi.

 

Ditambahkan pula oleh ketua DPRD, dirinya meminta agar Pemerintah Daerah menyikapi dan menindaklanjuti, serta lebih kreatif lagi dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD), tujuannya agar kita tidak terlalu besar tergantung dengan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

 

Hal ini bisa dilihat dari tahun 2016 sampai tahun 2022 atau perimbangan antara realisasi PAD dengan realisasi total pendapatan yang didalamnya diperoleh dari dana perimbangan berkisar diangka 1,07% sampai dengan 2,85%.

 

DPRD selalu mendorong dan mendukung Pemerintah Daerah untuk menggali potensi PAD sepanjang tidak memberatkan masyarakat Mahakam Ulu dari Pajak dan Retribusi Daerah. Hal ini tentu berbanding lurus dengan tingginya angka kemiskinan tahun 2022 mencapai 11,55% sekalipun secara absolut jumlah penduduk miskin lebih sedikit dibandingkan kabupaten lain di Kalimantan Timur. Demikian pula dengan kesejahteraan yang masih rendah dimana nilai indek pembangunan manusia (IPM) yaitu 68,75% dan terendah se-Kaltim.

 

“DPRD mendorong Pemerintah untuk menyikapi dan menindaklanjuti serta lebih berinovasi lagi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga Mahulu tidak terlalu bergantung  dengan dana perimbangan” Ungkap Novita Bulan.

 

Terakhir DPRD Mahulu melalui Ketua DPRD Mahulu, mengingatkan agar program kerja yang disusun sebagai bagian dari perubahan RPJMD, serta meminta agar program lebih banyak difokuskan kepada program yang bersentuhan dengan kehidupan masyarakat Mahakam Ulu, seperti percepatan pembangunan jalan dan atau perbaikan konektivitas antar kecamatan, dan program-program lainnya yang sesuai kearifan lokal mahulu. Oleh karena DPRD meminta agar pemerintah daerah mengevaluasi kembali programnya seperti belanja OPD yang tidak singkron dengan RPJMD.

 

“semoga pertemuan hari ini mampu menghasilkan perubahan RPJMD 2021 – 2026 benar-benar dapat mengakomodir visi dan misi yang sudah dijanjikan kepada masyarakat Mahakam Ulu dan benar-benar dapat dilaksanakan dan diwujudkan dalam pembangunan Mahakam Ulu yang lebih baik” Pungkas Novita Bulan dihadapan seluruh peserta Musrenbang.

 

Turut Hadir dalam Musrenbang, Ketua Komisi I DPRD Mahulu Luaq, SKM., M.A.P., Sekretaris Komisi I DPRD Mahulu Martinus Jeno Huvang, S.Pd., Anggota Komisi I DPRD Mahulu Lawing Uning, S.Sos., Anggota Komisi II DPRD Mahulu Yovita Jubi., Sekretaris Daerah Dr. Stephanus Madang, S.sos.,MM., Unsur Forkopimda., Kepala OPD., dan seluruh undangan Musrenbang.(AJA/PB)