Balikpapan – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mahakam Ulu (Mahulu) Devung Paran, A.Md., Keb., S.H Menekankan pentingnya konsistensi penegakkan kode etik dan penguatan integritas lembaga DPRD setelah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Kehormatan (BK) Se Kalimantan Timur (Kaltim). Acara berlangsung di Hotel Grand Jatra, Lantai 10. Pada Rabu (10/12/25).

Dalam momen tersebut, Ketua DPRD Mahulu memberikan pandangan terkait pentingnya sinergi kelembagaan. Menurutnya, penyelarasan mekanisme penegakan kode etik diperlukan, agar DPRD di seluruh tingkatan memiliki pijakan yang sama dalam menjaga kehormatan lembaga.

Rakor ini menjadi ruang evaluasi dan sinkronisasi antar DPRD se-Kaltim, terutama dalam memastikan bahwa aturan kode etik tidak berjalan sendiri-sendiri di tiap Daerah. Devung Paran menilai bahwa adanya perbedaan antara tatib dan kode etik di setiap daerah menuntut lahirnya standar bersama agar integritas lembaga tetap terjaga.

Ia juga menekankan bahwa sinergitas antar BK bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut wibawa lembaga DPRD. Kemudian Ketua DPRD menyampaikan bahwa, setiap DPRD memiliki karakteristik aturan masing-masing, sehingga penyamaan langkah menjadi keharusan.

“rakor ini merupakan sinergitas BK se kaltim tentu sangat penting untuk penyeragaman dan konsistensi karena setiap DPRD memiliki kode etik dan peraturan tata tertib masing-masing” jelas Ketua DPRD Mahulu

Selain menyinggung pentingnya konsistensi, Legislator Fraksi Gerindra tersebut juga menjelaskan bahwa, DPRD memiliki mekanisme penjatuhan sanksi yang jelas dan bertingkat. Hal ini penting, agar setiap pelanggaran dapat ditangani secara objektif dan berlandaskan aturan yang berlaku.

Menurutnya, keberadaan sanksi adalah bagian dari upaya penegakan disiplin serta menjaga marwah lembaga, sehingga tidak boleh diabaikan atau dianggap formalitas.

“ya tentu ada, berkenaan dengan regulasi yang berlaku saat ini. Ada sanksi ringan sampai berat tergantung dari pelanggaran yang dilakukan” tambah Devung

Selain itu, Wanita Kelahiran Kampung Long Tuyoq tersebut juga memastikan, bahwa seluruh hasil pembahasan pada rakor ini akan segera dibawa ke forum internal DPRD. Tujuannya, agar seluruh anggota mendapatkan pemahaman dan arahan yang seragam terkait pentingnya menjaga etika kedewanan.

Ia menegaskan bahwa nilai integritas harus menjadi komitmen bersama, bukan hanya tanggung jawab BK semata. Karena itu, tindak lanjut berupa rapat internal menjadi langkah wajib setelah kegiatan ini.

“tentunya akan ada rapat dengan BK agar menyampaikan hasil rakor hari ini kepada anggota DPRD. Di mana ditekankan supaya DPRD menjaga integritas dan marwah lembaga ini” katanya melanjutkan.

Lebih jauh, Ketua DPRD menyoroti rakor sebagai langkah preventif untuk menghindari terjadinya pelanggaran etika. Ia menilai bahwa pencegahan jauh lebih penting dibanding menunggu terjadinya kasus yang berujung pada penjatuhan sanksi.

“ini merupakan upaya pencegahan awal agar tidak terjadi pelanggaran kode etik sehingga tidak berlanjut kepada kepastian sanksi. Tetapi apabila ke depannya ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dewan maka BK harus melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam menangani kasus” terang Ketua DPRD

Sementara itu, Ketua BK Mahulu Kerawing Lawing, AMK mengapresiasi forum rakor ini sebagai kesempatan bertukar pengalaman antar BK dari berbagai Daerah. Pertemuan tersebut memberikan gambaran, bagaimana tata kelola penegakan kode etik diterapkan di tempat lain sehingga dapat menjadi bahan perbaikan di Mahulu.

Menurut Kerawing bertemu langsung dengan BK Daerah lain semakin meneguhkan semangat jajaran BK Mahulu dalam meningkatkan kualitas pengawasan etik.

“rakor ini sangat berguna bagi BK mahulu, karena kita banyak mendapat masukan dan teman BK dari daerah lain, yang berarti kita bisa menambah semangat kita untuk berjuang untuk meningkatkan integritas kita di DPRD Mahulu” ucap Kerawing

Selain bertukar pengalaman, Ketua BK juga menyebut bahwa forum ini memberikan banyak masukan teknis, mulai dari standar operasional pemeriksaan hingga pola penegakan disiplin. Masukan tersebut dinilai sangat relevan untuk memperkuat profesionalisme BK Mahulu.

“kami mendapatkan banyak masukan teknis, termasuk standar prosedur dan bentuk penegakan kode etik. Ini sangat membantu BK mahulu untuk semakin tertib dan efektif dalam menjalankan fungsi penegakan disiplin dan etika”tutupnya

Hadir Ketua BK DPRD Provinsi Kaltim H. Subandi, S.E., MAP.,  Wakil Ketua I DPRD Mahulu Nor Lili Bulan., Wakil Ketua II Desiderius Dalung Lasah., Wakil Ketua BK Videlis Tekwan Kuay, A.Md.,  Anggota BK Mendan Lahang., Serta Seluruh  Pimpinan Dan Anggota BK se Kaltim. (DD/PB),.