Ketua DPRD Mahakam Ulu Novita Bulan mengapresiasi kinerja Pemkab Mahakam Ulu yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Opini tertinggi yang diperoleh tiga kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sejak tahun 2019 lalu ini dia nilai sebagai sebuah kebanggan yang dipersembahkan Pemkab Mahulu kepada masyarakat Urip Kerimaan. Setelah ini DPRD Mahulu siap mengawasi rencana aksi perbaikan tata kelola keuangan yang telah disusun pemkab bersama BPK-RI. 

“Kami mengharapkan kerja sama semua pihak. Baik DPRD dan Pemkab menindaklanjuti rencana aksi dan berkomunikasi agar proses lancar,” ujar Bulan usai penyerahan opini WTP kepada Pemkab Mahulu dan Pemkot Bontang di Gedung BPK-RI Perwakilan Kaltim, Rabu, 18 Mei 2022.

Bulan yang juga Ketua Badan Anggaran DPRD Mahulu ini menilai langkah bersama ini penting agar pengelolaan keuangan lebih baik di masa mendatang. Terlebih dari masa ke masa, tantangan pengelolaan keuangan akan semakin berat. Setiap pemangku kebijakan diajak tertib mengikuti regulasi yang semakin kuat. 

“Perlu ada kerja sama, komitmen dan konsistensi bersama dalam pengelolaan tata kelola keuangan negara,” harapnya. 

Senada, Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh juga mengajak jajaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Mahulu mempertahankan raihan WTP di tahun mendatang.

“Ini menunjukkan manajemen kita bagus, tepat sasaran, tepat arah dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” sambungnya.

Meskipun sudah meraih opini tertinggi dari BPK-RI, bupati tetap mengingatkan jajaran OPD segera menindaklanjuti rencana aksi pembenahan yang telah disusun bersama BPK-RI. Upaya ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah melaporkan keuangan negara yang transparan dan akuntabel kepada publik sesuai regulasi yang berlaku. 

“Kita akan perbaiki semua. Tetap pertahankan hasil baik ini,” saran bupati sambil tersenyum. 

Kepala BPK-RI Perwakilan Kaltim Dadek Nandemar juga satu suara. Dadek mengajak hasil pemeriksaan dan rekomendasi ini harus segera ditindaklanjuti sesuai rencana aksi yang sudah disepekati.

“Ini sebagai wujud pembenahan keseriusan setiap komponen menunjukkan akuntabilitas penggunaan keuangan negara kepada publik,” katanya diamini Bupati Mahulu. (PB)