Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pimpinan dan Anggota DPRD dengan tema Optimalisasi Hasil Reses, Pokok Pikiran DPRD serta Sistem Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas. Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Penajam Sepaku, Lantai 3 Hotel Blue Sky Balikpapan, pada Minggu (23/11/25).

Pelaksanaan Bimtek tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat kompetensi, profesionalitas, dan akuntabilitas para pimpinan dan anggota DPRD mahulu dalam menjalankan tugas kedewanan. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman teknis terkait tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Materi yang diberikan berfokus pada peran strategis pelaksanaan reses dalam menyerap dan mengolah aspirasi masyarakat untuk pembangunan daerah, penyusunan Pokok Pikiran DPRD (Pokir) yang berbasis data, serta penguatan pemahaman mengenai sistem pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wakil Ketua I DPRD, Norlili Bulan, menyampaikan bahwa bimtek merupakan bagian dari upaya sistematis lembaga dalam meningkatkan kualitas tata kelola kedewanan.

“kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam memastikan bahwa seluruh proses kedewanan, mulai dari pengumpulan aspirasi melalui reses hingga penyusunan pokir dan pelaksanaan perjalanan dinas, dilaksanakan secara akuntabel, tertib administrasi, serta sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Melalui sesi materi, narasumber Sri Hayati memberikan pemahaman mendalam terkait bagaimana hasil reses dapat diolah secara sistematis hingga menghasilkan usulan program pembangunan yang tepat sasaran. Hasil aspirasi masyarakat yang dikumpulkan di tiap daerah pemilihan harus mampu diterjemahkan menjadi rekomendasi yang komprehensif, terukur, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“pokir merupakan instrumen resmi yang menjadi representasi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara cermat, berbasis data, serta memperhatikan urgensi dan prioritas pembangunan,” terangnya.

Selain itu, penyusunan Pokok Pikiran DPRD (Pokir) diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi benar-benar menggambarkan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Bimtek juga mengupas tuntas tata cara pertanggungjawaban perjalanan dinas, mulai dari proses administrasi SPPD, kelengkapan dokumen pendukung, hingga mekanisme pelaporan yang wajib mengikuti peraturan. Pemahaman ini dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas kedewanan.

Dengan terselenggaranya kegiatan Bimtek tersebut, DPRD mahulu berharap dapat meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan serta memastikan setiap pelaksanaan tugas kedewanan berjalan efektif, profesional, dan sesuai aturan. Optimalisasi hasil reses, penyusunan Pokir yang tepat sasaran, serta tata kelola perjalanan dinas yang akuntabel menjadi fokus utama dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat mahakam ulu. Kegiatan Bimtek ini diikuti oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD mahulu dengan tujuan memperkuat kapasitas kerja lembaga serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi kedewanan. (Rose)