Jakarta – Serukan keluhan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Sambangi Kantor Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, demi perjuangkan jaringan telekomunikasi di Mahulu. Pertemuan yang dilaksanakan di ruang rapat, Lantai 42 pada Rabu (25/10/2023), berlangsung dengan serius namun hangat.

 

Dalam Audiensi ini Rombongan DPRD Mahulu dipimpin oleh Wakil Ketua I Tiopilus Hanye, S.AB., M.Si Ditemani Wakil Ketua II Martin Hat L, ST., M.Si., serta Anggota DPRD dari komisi gabungan, yang disambut oleh Staf direktorat layanan Teknologi Informasi (TI) untuk Pemerintah dan Masyarakat, Nanang Fatkhurahman.

Jalannya audiensi

 

Audiensi yang dipimpin oleh Wakil Ketua I, terlebih dahulu menjelaskan kondisi di Kabupaten Mahulu, yang masih memiliki permasalahan jaringan komunikasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa, di era saat ini jaringan komunikasi telah menjadi infrastruktur dasar. Dan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, Kabupaten Mahulu masih sangat membutuhkan dukungan dan perhatian dari Pemerintah Pusat.

 

Untuk itu, DPRD hadir untuk melakukan audiensi dengan BAKTI Kominfo untuk menyuarakan suara masyarakat Kabupaten Mahulu, sekaligus meminta penjelasan terhadap janji, di tahun 2022 yang lalu, BAKTI Kominfo direncanakan akan membangun 20 titik jaringan komunikasi. Tetapi hingga penghujung tahun 2023 ini, rencana tersebut belum kunjung terealisasi. Adapun ke 20 titik tersebut yaitu:

 

– Dikecamatan long hubung meliputi kampung Mamahak teboq, Wana pariq dan matalibaq

– Dikecamatan Laham meliputi kampung Long gelawang, Long gelawang 2, dan danum paroi

– Kecamatan long bagun meliputi kampung ujoh bilang, long merah, dan rukun damai

– Kecamatan Long pahangai meliputi kampung long Pahangai 1, long Pahangai 2, Delang krohong, long pakaq, long pakaq baru, long kuling, long Tuyoq, long isun, dan data naha.

– Kecamatan Long apari meliputi long penaneh 3, Noha Buan.

 

Untuk permasalahan ini, Wakil Ketua I DPRD Mahulu meminta kepada pihak Bakti Kominfo untuk memberikan penjelasan kapan jaringan telekomunikasi ini dapat terealisasi. Karena di zaman yang serba digital ini, kita membutuhkan jaringan yang bagus, karena jika dilihat dari typology daerah Mahulu, jaringan telekomunikasi menjadi sangat penting untuk berkomunikasi antar wilayah.

 

“DPRD datang untuk menanyakan kapan bts-bts ini bisa difungsikan karena bakti berjanji tahun 2022 bisa berfungsi tetapi, sampai sekarang belum juga berfungsi karena jaringan telekomunikasi sangat penting sekali di daerah kami ” ucapa Wakil Ketua I

 

Senada dengan Tiopilus Hanye, S.A.B., M.Si, Wakil Ketua Komisi I, Dalmasius, S.H., M.H menambahkan pula sebuah permasalahan, yang sering dialami oleh masyarakat adalah mengenai jaringan komunikasi yang sering bermasalah setiap minggunya, dan meminta BAKTI Kominfo untuk menemukan solusi, maupun mempercepat proses pemasangan BTS.

 

“tujuan kami kesini turut menanyakan apakah ada atau tidak solusi lain yang lebih cepat yang paling tidak jangan harus menunggu seperti ini karena ini terlalu lama” ucap Dalmasius

 

Penjelasan pihak Bakti kominfo

 

Setelah mendengar beberapa keluhan masyarakat yang diwakili oleh DPRD Mahulu, BAKTI Kominfo yang diwakili oleh Humas BAKTI Kominfo, Bapak Bagus, memberikan sebuah penjelasan bahwa, kegiatan atau pemasangan BTS yang telah dijanjikan pada Tahun 2021 dan 2022, masih belum dapat dilaksanakan, dikarenakan masih terdapat kasus hukum yang belum selesai, karena masih menunggu keputusan dan rekomendasi dari Kejaksaan, untuk memfungsikan BTS tersebut.

 

Kemudian, Bagus kembali menjelaskan, selain bermasalah dengan hukum, pihak yang di lapangan yang telah memiliki kontrak dengan pihak penyedia, dalam hal ini BAKTI Kominfo, masih belum memiliki kepastian. Ketidak jelasan kontrak inilah, yang membuat jaringan dimahulu sering mengalamai gangguan.

 

“kami belum mendapat jawaban dari kejaksaan, apakah bts-bts ini sudah bisa kami fungsikan. Selain itu, kendala lainnya adalah teman-teman di lapangan yang berkontrak dengan kami penyedia, belum ada kejelasan atau kontrak ” jelas bagus

 

Kemudian, setelah memberitahukan permasalahan yang dialami, Staf direktorat layanan TI untuk pemerintah dan masyarakat, Nanang Fatkhurahman, memberikan sebuah solusi, untuk mengatasi kebutuhan jaringan telekomunikasi di mahulu. Yaitu dengan memanfaatkan dana desa, untuk menyediakan jaringan internet skala kecil. Hal tersebut dianjurkan pihak Bakti Kominfo karena, ada beberapa daerah diindonesia yang sudah menerapkan hal tersebut dan berhasil, di beberapa daerah, yang juga belum memilki jaringan telekomunikasi.

 

“sebenarnya ada satu solusi yaitu kemitraan memperdayakankan bumdes yang ada di desa-desa dengan memanfaafkan dana desa yaitu dengan bekerjasama dengan isp setempat yang diinisiasi bakti nanti akan ada kerjasama interaktif antara bumdes dengan isp dan bakti Kominfo untuk mengadakan sebuah alat internet yang bisa dipakai masyarakat setempat ” beber Nanang.

 

Hadir dalam Audiensi tersebut, Ketua Komisi I Luaq SKM., M.A.P., Ketua Komisi II Feberianus Yoel B, S.H., Ketua Komisi III Devung Paran, A.Md.Keb, Serta Wakil Ketua III Petrus Higang, A.Md.Keb., Sekretaris Komisi II Serlili, S.E., dan Anggota Komisi I Lawing Uning, S.Sos., Anggota Komisi I Uling, S.Pd., Anggota Komisi II Bo Himang, S.E., M.Si., Anggota Komisi II Yovita Jubi., Anggota komisi III Geh Luhat.(DD/PB)