SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) sampaikan 6 Poin dalam rekomendasi terhadap laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahulu Tahun Anggaran (TA) 2023, serta prognosis 6 bulan dalam sidang rapat Paripurna ke 9 masa sidang II, di Ballroom Hotel Selyca Mulia Samarinda, Senin. (31/07/23).

Paripurna yang diselenggarakan di samarinda ini, telah disepakati dalam Keputusan Badan Musyawarah Nomor 171.52/636/DPRD.MU/VII/2023, karena pertimbangan waktu dan efisiensi pelaksanaan yang berdekatan dengan jadwal Kunjungan Kerja DPRD. Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Mahulu Tiopilus Hanye, S.A.B., M.Si didampingi Wakil Ketua II DPRD Mahulu Martin Hat L, S.T., M.Si, serta dihadiri oleh 17 Anggota DPRD.

Pada saat membuka Rapat Paripurna Wakil Ketua I menjelaskan bahwa penyampaian laporan realisasi ini merupakan amanat dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang harus disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berkenaan.

“penyampaian laporan realisasi semester pertama APBD TA 2023 dan prognosis 6 bulan berikutnya, merupakan perintah ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, setelah dilakukan rapat-rapat pembahasan oleh DPRD yang dikonsultasikan kepada Pimpinan Dewan” ucap Wakil Ketua I.

Dalam rekomendasi DPRD terhadap laporan realisasi semester pertama APBD TA 2023, yang dibacakan oleh Anggota DPRD Lawing Uning, S.Sos, menyampaikan 6 rekomendasi, antara lain:

1. DPRD meminta Laporan realisasi dan prognosis untuk diperinci dengan menampilkan jenis pekerjaan atau program program kerja sesuai kesepakatan dalam dokumen RKPD tahun 2023, agar, dalam menjalankan fungsi pengawasan khususnya untuk mempercepat pembangunan fisik dapat terlaksana, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna;
2. DPRD meminta Pemerintah Daerah agar menempatkan personil atau SDM yang mampu mengelola keuangan dengan baik, dengan peningkatan SDM dalam mengelola anggaran secara digital;
3. DPRD meminta agar jenis kegiatan yang tidak berdampak langsung, meskipun dipersyaratkan dalam penyusunan anggaran, harus dievaluasi sebelumnya secara detail dan rinci sebelum ditetapkan dalam APBD;
4. DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mahulu untuk melakukan evaluasi program kerja pada masing-masing OPD;
5. DPRD meminta agar Pemerintah Daerah memperhatikan pada program kerja melalui belanja daerah dengan capaian kinerja kurang dari 50%, agar benar-benar dalam pengawasan yang ketat agar bisa tercapai pada masa prognosis 6 bulan mendatang;
6. Capaian pembangunan infrastruktur seperti bangunan dan jalan serta jembatan tetap memperhatikan aspek kualitas, tidak semata-mata pada capaian kuantitas saja.

Setelah penyampaian rekomendasi tersebut, Wakil Ketua I DPRD Mahulu menyerahkan rekomendasi DPRD kepada Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E dengan harapan agar rekomendasi DPRD tersebut, diharapkan dapat menjadi masukan sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Mahulu.

“demikian tadi kita telah mengikuti penyerahan Dokumen Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Realisasi Semester Pertama APBD TA 2023, kami dari DPRD adalah mitra Pemerintah yang untuk sama-sama membangun Kabupaten Mahulu menjadi lebih baik secara pembangunan dan administrasi kedepannya” tutur Wakil Ketua I.

Turut hadir dalam acara tersebut, seluruh Anggota DPRD Mahulu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mahulu DR. Stephanus Madang, S.Sos., M.M, Sekretaris DPRD Honorata Yulita Usun, S.H, dan beberapa Kepala OPD, serta Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Yosep Sangiang, S.H., M.Si., Kepala Bagian Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan Yopianus Anyang, S.Kom. (PB)